Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (disingkat Kemenko Perekonomian) sebelumnya bernama Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi koordinasi dan sinkronisasi penyiapan dan penyusunan kebijakan serta pelaksanaannya di bidang perekonomian.

Tugas dan Fungsi:
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan fungsi:

1. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perekonomian;
2. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perekonomian;
3. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
4. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
5. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Struktur Organisasi:

• Sekretariat Kementerian Koordinator;
• Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan;
• Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian;
• Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup;
• Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
• Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri;
• Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
• Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional;
• Staf Ahli Bidang Hubungan Ekonomi dan Politik, Hukum, dan Keamanan;
• Staf Ahli Bidang Hubungan Ekonomi dan Kemaritiman;
• Staf Ahli Bidang Hubungan Ekonomi dan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
• Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah; dan
• Staf Ahli Bidang Pengembangan Daya Saing Nasional