Kementerian Pariwisata Republik Indonesia atau disingkat Kemenpar RI adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan kepariwisataan. Kementerian Pariwisata berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Tugas dan Fungsi:
Kementerian Pariwisata mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata mancanegara, pengembangan pemasaran pariwisata nusantara, dan pengembangan kelembagaan kepariwisataan;
2. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata mancanegara, pengembangan pemasaran pariwisata nusantara, dan pengembangan kelembagaan kepariwisataan;
3. pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan dan perintisan daya tarik wisata dalam rangka pertumbuhan destinasi pariwisata nasional dan pengembangan daerah serta peningkatan kualitas dan daya saing pariwisata;
4. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata mancanegara, pengembangan pemasaran pariwisata nusantara, dan pengembangan kelembagaan kepariwisataan;
5. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pariwisata;
6. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pariwisata; dan
7. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pariwisata

Struktur Organisasi:
Kementerian Pariwisata terdiri atas:

• Sekretariat Kementerian;
• Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata;
• Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Mancanegara;
• Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara;
• Deputi Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan;
• Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Kawasan Pariwisata;
• Staf Ahli Bidang Multikultural;
• Staf Ahli Bidang Kemaritiman; dan
• Staf Ahli Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.